PESANTREN TRANSFORMATIF

Oleh: M. Khoirul Muqtafa* 

Pesantren, dalam bentangan sejarah Indonesia, telah memainkan peran yang signifikan. Tak hanya dalam aspek pendidikan keagamaan saja, tapi juga pada aspek sosial, politik, dan kebudayaan. Pada aspek sosial, pesantren kerap memerankan diri sebagai perekat ikatan-ikatan sosial komunitas lokal. Di politik, berperan sebagai kekuatan penyeimbang antara kekuatan negara dan pasar yang hegemonik. Pada level kebudayaan, pesantren sebagai subkultur (Abdurrahman Wahid: 1999) tampil sebagai sentra kebudayaan religius yang menjadi ruh kebudayaan nusantara.

Membaca sejarah ini, tentunya pesantren adalah sebuah kekayaan dan khazanah nusantara yang khas dan punya posisi tawar yang tinggi dalam konteks keindonesiaan. Namun demikian, sejarah tidak bergerak lurus dan linear. Karena itulah, pesantren pada level ini juga mengalami pasang surut. Tak selalu, pesantren mampu bermain dalam ‘fitrahnya’ sebagai lokus pengetahuan dan keberagamaannya yang kritis, independen, dan membela kaum dhuafa.

Pada momen tertentu, pesantren justru larut dalam hiruk pikuk kesemrawutan. Dalam politik misalnya, pesantren kerap terbawa arus. Tiba-tiba, pesantren terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon tertentu. Pada momen lain, sebagian pesantren juga kerap terlibat sebagai kelompok reaksioner dalam menyikapi isu-isu temporal. Isu-isu seputar liberalisme, fundamentalisme, ataupun sekulerisme misalnya. Komunitas pesantren kerap terjebak pada beliung dikotomik gerakan Islam yang hanya bermain pada aras wacana. Sedang tugas yang diemban sebagai komunitas epistemik yang memberdayakan santri dan masyarakat sekitar malah terlupakan.

Sikap ini, pada gilirannya justru menjebak pesantren dalam perangkap terorisme yang tengah disiapkan oleh kelompok kepentingan. Tak aneh, kalau pesantren beberapa waktu lalu dituding sebagai sarang teroris, pencetak kaum fundamentalis dan sebagainya (lihat Sidney Jones: 2002, 2003). Tuduhan ini memang ‘ceroboh’ dan berlebihan. Meskipun, kita juga tak menutup mata akan keberadaan (sejumlah kecil) pesantren yang memang tampil dengan wajahnya yang keras dan sangar.

Pada kasus di atas, pesantren telah mengalami dislokusi, disorientasi, dan disposisi. Dislokusi pesantren terjadi karena pesantren tak lagi mampu memarankan diri sebagai lokus dan gerbang pengetahuan yang senantiasa menjadi rujukan masyarakat. Apa yang muncul dari pesantren dalam situasi konfliktual di atas selalu terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Istinbath hukumnya pun kerap menjudge kelompok tertentu dari pada menjernihkan persoalan. 

Disorientasi pesantren mengemuka karena pesantren tak lagi setia pada komitmen dan orientasi awalnya sebagai komunitas tempat santri dan masyarakat berbaur dan belajar bersama. Disposisi pesantren terjadi karena pesantren tak lagi mampu memosisikan diri sebagai komunitas yang mutawassith (tengah-tengah) karena terjebak pada bandul kekuatan yang bipolar. Padahal, semestinya pesantren selalu berdiri di tengah, sebagai katup penyelamat dan penyeimbang kekuatan sehingga masyarakat juga punya tempat untuk bergantung dan berpijak. Dalam studi poskolonial, pesantren semestinya tampil sebagai kekuatan ketiga (Homi Babha: 1994) yang membuka ruang baru di luar pertarungan politik, pengetahuan dan kekuasaan. 

Agenda Transformatif

Pada aras inilah sesungguhnya, layak dipikirkan kembali peran vital pesantren yang sudah tercerabut dari akar fitrahnya. Langkah ini penting untuk dilakukan guna menyelamatkan pesantren dari gerusan dan perangkap pertarungan kekuasaan yang kian hari kian menggurita. Untuk itu, agenda pesantren mesti diarahkan pada agenda transformatif. Bagi saya, ada dua kata kunci yang bisa dipakai untuk menerjemahkan kata tranformatif ini. Pertama adalah energizing. Maksudnya pesantren harus mampu memberi daya dorong dan terus memacu para santri menjadi kelompok kritis dengan basis keagamaan dan wawasan sosial yang luas.

Kegiatan-kegiatan diskusi, dialog, dan bahtsul masaail menyangkut soal-soal waqiiyyah juga perlu digalakkan. Isu-isu yang dibahas mesti diperluas. Tak hanya menyangkut teologi, tapi juga sosial-praktis sebagaimana dihadapi masyarakat. Di saat yang sama, komunitas pesantren juga tak harus menutup diri dari perkembangan pengetahuan di luar komunitas pesantren.

Kedua, empowering. Pada konteks ini, komnitas pesantren harus mampu berperan sebagai kekuatan strategis untuk mendorong masyarakat menjadi kelompok yang kritis dan berpikir cerdas. Komunitas pesantren harus mampu memerankan diri sebagai partner ideal bagi masyarakat dalam mengadvokasi dan memberikan langkah-langkah solutif dalam menyelesaikan tiap soal. Sehingga, pesantren tak lagi menjadi mainan kelompok tertentu, baik elit politik maupun kelompok kepentingan lainnya. 

Dalam konteks ini, maka pesantren harus mampu memerankan diri sebagai ‘bi-directional translator, penerjemah dua arah. Maksudnya, komunitas pesantren tak lantas menerapkan mentah-mentah apa yang dibaca atau didapat, tapi mengkaji kembali dan menerjemahkan ilmu yang dibaca atau didapat berkaitan dengan lokalitas yang dihadapi oleh mereka.

Posisi bi-directional sangatlah penting agar dalam melakukan empowering, pesantren tidak sedang memerankan diri sebagai makelar atau agen dari komunitas lain, melainkan sedang benar-benar memperjuangkan bersama-sama nasib masyarakat ke depan. Posisi ini tentunya tak hanya menyangkut kebutuhan lokal, tapi juga menyangkut weltanschaung (pandangan kehidupan) komunitas pesantren.

Untuk itulah pesantren harus mampu menerjemahkan paradigma kepesantrenan mereka dalam konteks yang lebih luas. Begitu juga sebaliknya. Pesantren harus mampu menerjemahkan berbagai gagasan dalam konteks kepesantrenan. Pada aras inilah, pesantren menjadi dinamis dan tak berhenti di tempat. Pesantren tak hanya memegang teguh doktrin al-muhaafadhatu ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadiid al-ashlah (memegang teguh sesuatu yang lama yang baik, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik) yang hanya bersifat konsumtif, tapi juga mampu al-ijaad al-jadid al-ashlah, menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik, menjadi produsen yang produktif.

Dengan agenda transformatif ini, pesantren diharapkan mampu kembali kepada fitrahnya sebagai komunitas yang menjadi basis gerakan masyarakat. Komunitas yang memberdayakan dan selalu mampu memberikan langkah soluitf tanpa harus terprovokasi oleh kelompok tertentu. Sehingga, peran-peran vital yang pernah dimainkan dalam bentangan sejarah tak hanya menjadi kenangan tapi terus berkesinambungan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Semoga ini bukanlah mimpi di siang hari.  

*Penulis adalah Direktur Kajian Agama dan Transformasi Sosial  Kantata Research Indonesia

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s