Pesantren Bangkit, Pesantren Kembali!

Berbicara mengenai pesantren, jelas bukan soal sederhana. Sejak awal tumbuh sampai sekarang, pesantren telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan dan perkembangan bangsa Indonesia, baik dalam dunia pendidikan, ataupun dunia politik, pondok pesantren telah banyak terjun. Namun, sejak begulirnya isu bahwa pesantren sebagai sarang teroris, nama besar pesantren pun seolah pudar dari perannya. Padahal sebelumnya nama pesantren cukup disegani sebagai basis pergerakan Islam.

Sebut saja perguruan Thawalib Padang Panjang telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam pergerakannya tidak bisa dianggap enteng. Bahkan telah menelorkan ilmuwan sekaligus budayawan sehebat Buya Hamka. Demikian juga, Pesantren Tebuireng, Jombang, Darussalam Gontor, Buntet Cirebon, dan lain-lain.

Selain itu, pesantren, dengan karakter dan ciri khasnya telah banyak menelorkan orang-orang besar di Republik ini, sebut saja Hidayat Nurwahid, Din Syamsuddin, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Musthafa Biri (Gus Mus). Mereka adalah alumni-alumni pondok pesantren yang disegani. Bahkan tak sedikit karya-karya seperti kitab kuning atau buku-buku telah banyak menjadi bahan rujukan untuk dunia keilmuan.

Namun, dengan santernya isu terorisme atau pesantren sebagai tempat pembuangan anak-anak nakal, eksklusif, dan lain-lain. Sehingga citra pesantren terkesan buruk, marjinal dan terbelakang. Kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Nah, pada kesempatan kali ini Buletin Daurah Kebudayaan akan mencoba (mudah-mudahan) mengklarifikasi anggapan miring terhadap pesantren selama ini: sarang teroris, sarang kekerasan, seram dan lain-lain.

Beberapa waktu yang lalu Buletin DK sempat melakukan sejumlah perjalanan ke beberapa pesantren di Indonesia. Di antaranya, ke ponpes Cipasung Tasikmalaya, Ar-Risalah Ciamis, Salafiyah Safi’iyah Tebuireng-Jombang, Perguruan Thawalib Padang Panjang, dan Miftahul Huda Manonjaya-Tasikmalaya.

Maksudnya selain program yaitu penelitian tentang  “Kepimpinan Kyai Dan Peran Publik Pesantren”, juga sebagai bentuk kepedulian dengan memantau keadaan pesantren. Pesantren masih merupakan tempat yang indah, bersahabat, merakyat, jauh dari situasi kekerasan, bahkan sebenarnya pesantren adalah sebuah lembaga yang peacefull society.

Hasilnya, ada yang merespon secara baik ada juga yang menolak dengan alasan, bahwa kunjungan kami ada kaitannya dengan misi dan isu terorisme yang baru-baru ini merupakan sentral yang ditujukan kepada pesantren.

Ada apa dengan pesantren? benarkah pesantren seram, menakutkan dan eksklusif? Dengan pertanyaan ini, beberapa tokoh pesantren pun berbicara lantang dan penuh semangat.

Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, Ulujami, Jakarta KH. Mahrus Amin, dengan tegas mengungkapkan tidak setuju bahwa pesantren dianggap sebagai lembaga yang mencetak kader teroris. Bahkan beliau menjelaskan kalaupun isu itu benar, pesantren hari ini harus segera bertindak dan berbenah diri. Meningkatkan mutu pendidikan—pengajaran, kemandirian pesantren guna penggalian dana, dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa untuk kelanggengan pesantren di masa yang akan datang, pesantren harus terus-menerus mencetak kader sebanyak-banyaknya, agar pengabdian pesantren kepada umat terus meningkat. Sehingga anggapan pesantren eksklusif, kolot itu tidak lagi jadi alasan.

Lain lagi dengan komentar KH. Syukron Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Darurrahman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beliau mengungkapkan seputar kegusarannya bahwa pesantren dianggap sebagai sarang kekerasan. Pesantren merupakan lembaga yang punya kelebihan. Selain selalu menanamkan akhlakul karimah, juga satu-satunya lembaga yang tetap mempertahankan tradisinya. Maka dari itu, untuk mengcounter isu-isu yang memojokan pesantren, pesantren harus selalu siap waspada dan terus berbenah diri. Mulai dari fasilitas, pelayanan sampai ke hal-hal yang menyangkut tatanan sosial masyarakat.

Untuk itu, “saya sangat setuju kalau pesantren merupakan tempat yang sejuk, aman, damai, ramah, pengayom dan pembimbing masyarakat. Karena pada prinsipnya bahwa pesantren lahir dari masyarakat, dan untuk masyarakat”. Jadi, pesantren harus kembali kepada masyarakat sebagai basisnya”. Ujar pimpinan ponpes Assalam Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Reporter : Dwi Budiman. Laporan : Yadi S

MEMBANGUN KEBUDAYAAN BANGSA

Oleh : Mulyadi M Phillian

Mochtar Pabotingi, dalam Jurnal Ulumul Qur`an Nomor 2, Vol. V tahun 1994 menulis artikel berjudul pembangunan kebudayaan sebagai masalah politik dan ekonomi.  Dalam salah satu proposisinya Pabotingi menyatakan, “Karena kebudayaan bermula dan selanjutnya merupakan kumulasi abstraktif dari rangkaian praktek individual, maka suatu bangsa yang ingin mengembangkan kebudayaannya harus pula mengembangkan pendidikan warganya secara maksimal. Ia harus menyediakan peluang yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya praktek-praktek yang diinginkan demi mempertinggi harkat kemanusiaan dan memperbesar peluang kelangsungan hidupnya. Untuk itu prioritas alokasi sumberdaya politik dan ekonomi harus ditujukan kepada penyiapan sumberdaya manusia serta penyediaan syarat-syarat material yang mengefektifkan usaha pendidikan…”

Pembangunan kebudayaan merupakan satu hal yang sangat strategis bagi perjalanan sebuah negara-bangsa. Akan tetapi pembangunan kebudayaan tersebut bukanlah masalah yang sederhana. Ia memerlukan hardware dan software yang cocok bagi sebuah negara bangsa yang sedang bergerak ke masa depan. Pembangunan kebudayaan merupakan upaya sadar yang dilakukan secara kolektif untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dalam sebuah bangsa. Tujuan mulia ini akan dapat tercapai apabila orientasi pembangunan diarahkan untuk menghormati nilai-nilai luhur kemanusian. Dalam konteks agama disebutkan bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan akal budi yang memungkinan ia menjadi lebih sempurna dan dapat mengkreasi dunianya bergerak ke arah kemajuan dan menjadi lebih civilized.

Untuk mencapai pembangunan kebudayaan yang humanis tersebut, maka perbaikan pendidikan merupakan cara yang sangat efektif. Pendidikan harus diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan ke arah yang lebih bermartabat. Pada tataran fraksis, maka pendidikan sewajarnya diarahkan untuk membangun unsur-unsur kejiwaan yang akan menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa. Ini menjadi sangat penting di tengah terkikisnya nilai-nilai substantif dalam kehidupan yang serba hedonistik.

Di Indonesia, salah satu institusi yang memainkan peran strategis dalam pendidikan dan pengembangan kebudayaan adalah pesantren. Pesantren telah hadir sejak zaman pra-kolonial dan merupakan institusi yang berperan dalam pencerahan alam pikir masyarakat. Sebelum era kolonial, pesantren berupaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kesadaran budaya dan melakukan perubahan kultur masyarakat secara bertahap. Pesantren misalnya terus mengajarkan tradisi baca-tulis, tangga perdana untuk menerobos kejumudan berfikir. Dengan pengembangan tradisi baca tulis tersebut, pesantren sebenarnya berupaya untuk mengasah daya nalar untuk mengembangkan potensi rasionalitas dalam kehidupan masyarakat.

Pada zaman kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang juga berperan sebagai pusat transformasi spirit perjuangan melawan tirani penjajah. Tiadanya penghormatan terhadap nilai-nilai humanisme, merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kebudayaan. Dalam konteks inilah kemudian, pesantren terus berupaya mengembangkan potensi kebudayaan masyarakat agar menjadi lebih bermartabat. Di sinilah adanya titik temu antara kebudayaan dan pendidikan, yang keduanya mengemban misi nubuwah dalam mendorong terwujudnya negara bangsa yang civilized tersebut.

Oleh karenanya, pada era ini, agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka kebijakan pendidikan -termasuk pendidikan pesantren- harus terus dimoderasi agar mampu merespon perkembangan modernitas. Perkembangan modernitas bukanlah hantu yang menakutkan sehingga kita membuat benteng agar tidak terkontaminasi dengan “nilai luar” yang kita anggap berbahaya. Walaupun modernitas membawa unsur-unsur yang berbeda dengan nilai-nilai tradisi, namun ia juga memberikan tawaran solutif atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Karena itu, perlu suatu upaya untuk memahamkan hal ini kepada masyarakat, khususnya kaum cendikiawan masa depan. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai yang bersifat substantif tersebut dapat terwujud di tengah arus modernisasi yang bergerak dengan cepat. Pembangunan kebudayaan, merupakan investasi jangka panjang yang mesti dilakukan secara bertahap.  

Di samping pendidikan, keberhasilan pembangunan kebudayaan kita, seperti yang dikemukan oleh Pabotingi, juga akan ditentukan oleh dukungan politik dan ekonomi nasional. Orientasi kebijakan politik dan ekonomi seyogyanya berupaya mendorong terciptanya keseimbangan, antara pembangunan “jiwa” dan “badan”. Pembangunan badan menjadi penting untuk menunjukan kemampuan kita yang dapat diukur secara kuantitatif. Kesempurnaan jiwa akan terlihat lebih berwibawa ketika dipadukan dengan kekuatan yang bersifat ekonomis. Ke arah inilah pembangunan kebudayaan kita bergerak. Semoga

Penulis adalah Peneliti pada Kantata Research Indonesia, Jakarta.

TERORISME DAN RADIKALISME KAUM SANTRI (Kilas Balik Sejarah)

Oleh : Tiar Anwar Bachtiar

Ketika muncul lontaran dari Wapres Yusuf Kalla bahwa pesantren-pesantren akan diawasi berkaitan dengan isu terorisme, sebenarnya bukan hal yang baru. Selain dulu semasa Orde Baru Soeharto begitu ketat mengawasi aktivitas dunia pesantren, dalam rentetan panjang sejarah Indonesia ke belakang pun kasus-kasus radikalisme kaum santri sudah menjadi perhatian  penting pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang diambil sebagai tindak-balas dari gerakan-gerakan itupun hampir mirip: melakukan pengawasan ketat dan tindakan represif terhadap aktivitas dunia pesantren.

Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi rentetan peristiwa radikalisme kaum santri hampir di seluruh wilayah kepulauan Nusantara. Di Sumatera Barat terjadi Perang Paderi di Bonjol (1821-1828) yang didominasi oleh santri-satri Imam Bonjol. Di Banten berkali-kali terjadi perlawanan rakyat terhadap hegemoni Belanda secara sporadis yang dipimpin oleh para kiai. Masing-masing terjadi pada tahun 1834, 1836, 1842, 1849, 1880, dan 1888. Di Jawa Tengah terjadi Perang Jawa di bawah komando Pangeran Diponegoro (1825-1830). Di ujung Sumatra terjadi pemberontakan kaum santri Aceh terhadap hegemoni Belanda (1873-1903). Keempat peristiwa itu oleh Clifford Geertz dalam Islam: Observed Religious Development in Marocco and Indonesia disebut sebagai Santri Insurrection (Pemberontakan Santri).

Selain keempat peristiwa itu, Karel Steenbrink dalam Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 mencatat juga pemberontakan berunsur agama di Banjarmasin pada sekitar tahun 1859 dan 1861 (masing-masing di daerah Muning dan Amuntai). Secara umum perang ini menunjukkan perlawanan rakyat Kalimantan Selatan terhadap Belanda karena ketidakpuasan mereka terhadap berbagai kebijakan Belanda yang tidak menguntungkan rakyat. Pemberontakan ini sendiri tidak terkoordinir. Namun, yang pasti tokoh-tokoh penggeraknya adalah bangsawan setempat disokong oleh elit-elit agama (kaum santri) yang efektif dalam pengerahan masa. Di antara tokoh yang menonjol adalah Pangeran Hidayat dan Pangeran Antasari.

Akibat terjadi berbagai perlawanan rakyat di berbagai tempat dan terutama digerakkan oleh kaum santri dari pesantren, akhirnya pada tahun 1882 pemerintah Hindia Belanda membentuk Presterraden yang bertugas mengawasi perkembangan pesantren-pesantren. Sekalipun tidak benar-benar dapat meredam gejolak, terutama di Aceh, karena Kesultanan Aceh sampai tahun 1903 masih berada di luar kekuasaan Hindia Belanda, kebijakan ini memperlihatkan kekhawatiran Belanda terhadap pesantren yang ternyata tidak hanya sebagai pusat gerakan religiuos, tapi juga pusat gerakan sosial-politik rakyat.

Tahun 1944 sebenarnya terjadi pemberontakan hebat kaum santri di Tasikmalaya terhadap tentara Jepang. Gerakan ini bahkan benar-benar dimobilisasi dari pesantren, yaitu dari Pesantren Sukamanah Tasikmalaya di bawah pimpinan K.H. Zaenal Mustofa. Pada peristiwa itu, Kiai Zaenal Mustafa sendiri terbunuh.

Persoalannya kemudian, apakah gerakan terorisme yang belakangan terjadi adalah juga tipikal gerakan protes santri di masa lalu karena para pelakunya mengatasnamakan Islam dan kebanyakan dari kalangan santri hingga gerakan pesantren harus diwaspadai? Atau justru sesuatu yang sama sekali berbeda? Memang tidak mudah untuk menentukan sama atau berbeda, namun mari kita lihat satu sudat pandang.

Bila ditelusuri lebih lanjut, radikalisme kaum santri di masa lalu sesungguhnya bukan semata-mata karena dorongan ajaran agama yang memerintahkan mereka melakukan tindak kekerasan. Unsur-unsur agama di dalamnya memang ada seperti doktrin “Perang Sabil” atau “Jihad Melawan Kafir” yang selalu menjadi pengobar semangat perlawanan. Akan tetapi, yang terutama membangkitkan perlawanan-perlawanan itu justru penindasan yang dilakukan oleh pihak Belanda (dan Jepang).

Ambil contoh kasus-kasus di Banten yang sangat massif terjadi di mana-mana. Salah satunya pemberontakan tahun 1888 yang diteliti secara mendalam oleh Sartono Kartodirdjo dalam Pemberontakan Petani Banten 1888. Menurut Kartodirdjo faktor agama hanya menjadi faktor legitimatif yang membuat para pemberontak semakin merasa mantap untuk melakukan perlawanan. Faktor terbesar yang menjadi pemicu adalah ketertindasan mereka secara sosio-ekonomi dan politik yang memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Misalnya kebijakan cultuurstelsel yang sangat merugikan ekonomi mereka, semena-menanya elit lokal yang disokong pemerintah Hindia Belanda hingga membuat posisi mereka menjadi semakin terjepit. Pada saat yang sama terjadi bencana alam yang membuat ekonomi mereka semakin sulit. Itulah di antaranya yang menciptakan keresahan hebat di tengah masyarakat.

Sangat wajar bila kemudian keresahan-keresahan itu meledak menjadi kerusuhan di mana-mana, terutama pemberontakan yang dilamatkan kepada para penguasa. Tindakan ini mendapatkan pembenaran dalam ajaran agama berupa kemestian nahyi munkar sengan segala bentuknya. Dari sisi etik, tindakan semacam ini sesungguhnya sesuatu yang wajar dan—sepertinya—harus dilakukan untuk menghentikan kesewenang-wenangan penguasa, sekalipun dari perspektif penguasa sangat mengganggu. Ketiadaan perlawanan justru menjadi preseden buruk dengan akan semakin sewenang-wenangnya pihak penguasa. Dari sisi ini apa yang dilakukan kaum santri itu justru mesti mendapat pujian karena mampu menggerakkan perlawanan terhadap penguasa zhalim-represif. Persoalan secara strategis bisa tidak tepat, itu masalah lain.  

Bom-bom yang terjadi belakangan ini apakah sungguh-sungguh mencerminkan keresahan rakyat? Inilah yang menjadi tanda tanya besar. Dunia pesantren adalah dunia rakyat. Bila mereka bergerak, maka yang akan digerakkan adalah masa rakyat. Perhatikan kasus PAM Swakarsa pada masa Presiden Habibie dan Pasukan Berani Mati (PBM) pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang disokong oleh beberapa kiai dan pesantren. Apapun motifnya, bila itu menyangkut pesantren, maka dia akan disokong oleh masa rakyat yang dapat dengan mudah digerakkan. Sementara peristiwa bom di berbagai tenpat itu terkesan sangat ‘elitis’. Sekalipun beberapa pelaku berasal dari kelompok santri, namun sama sekali tidak melibatkan masa rakyat. Pesantren adalah bagia dari rakyat, dia pasti akan melibatkan rakyat. Dari sini agak jelas terlihat bahwa gerakan ini sejatinya bukan tipikal gerakan protes kaum santri atau gerakan yang digerakkan dari pesantren. Teror-teror semacam itu, jauh dari tipikal gerakan protes dari dunia pesantren. Jadi, sangat tidak beralasan bila kemudian pesantren menjadi sasaran tembak atas kejadian-kejadian peledakan bom belakangan ini. Wallâhu A‘lam.  

*) Staff pengajar Pesantren persatuan Islam 19 Bentar Garut dan Mahasiswa Pascasarjana Sejarah Universitas Indonesia

PP. Ar Risalah : Mandiri dengan Budidaya Ikan Gurame

Suasana cerah, tepat pukul 10.30 WIB reporter DK menginjakkan kaki ke sebuah pelataran luas. Di tempat yang kira-kira hanya 200 meter dari jalan raya Banjar itu, tampak suasana asri, dengan dikelilingi hamparan sawah. Di depannya berjejer pohon pinang dan lapangan olah raga yang sebagian besar ditumbuhi rumput-rumput kecil. Di samping kiri pesantren sedang dibangun asrama putri, yang berdekatan dengan rumah pak Kiyai. Di belakangnya tampak bangunan asrama putra, dan bangunan untuk budidaya ayam ras dan pabrik tahu. Dan yang tak kalah penting, sebuah kolam berpetak belakang mesjid. Konon katanya, kolam inilah yang dijadikan untuk budidaya ikan Gurame.

Walaupun hari itu, hari Ahad (22/01) dan libur sekolah, tapi suasana sekitar pesantren tetap ramai oleh anak-anak. Ada yang berlari berkejaran, main bola volly, ada juga yang hanya ngobrol-bercanda menambah dan mengihiasi ramainya tempat itu yang lumayan agak jauh dari pemukiman masyarakat.

Itulah kira-kira gambaran awal seputar pesantren yang akan kami angkat dalam rubrik profile ekonomi pesantren kali ini. Salah satu pesantren yang pernah jadi peserta Daurah Kebudayaan 1 di ponpes Darussalam Ciamis, Jawa Barat yang diadakan pada tahun 2004 yang lalu. Pesantren itu bernama Pesantren Ar-Risalah. Letak pondok pesantren Ar-Risalah memang cukup strategis, sekitar 3,5 kilometer dari terminal bis Ciamis. Dan tidak jauh dengan pondok pesantren Cijantung 1 yang merupakan induk ponpes Ar-Risalah.

Walaupun kami tidak bertemu langsung dengan pak kiyai-nya, karena beliau sedang ke luar kota, tapi kami cukup asyik dan banyak mendapatkan informasi seputar pesantren Ar-Risalah. Dengan ditemani oleh pak lurah santri Ade Yusuf, kami pun diajak jalan-jalan mengitari seputar pondok pesantren. Dan terakhir kami sempat ngobrol dengan Ade Mu’jiz ketua bidang agribisnis ponpes Ar-Risalah.

Menurut data yang kami dapatkan, bahwa pesantren Ar-Risalah didirikansejak 1997 oleh KH. Asep Saefulmillah dan sekaligus sebagai pimpinannya sampai sekarang. Beliau merupakan mantu dari KH. Mochammad Sirodj (pimpinan pondok pesantren Cijantung).

Lahirnya pondok pesantren Ar-Risalah, merupakan pengembangan dari Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung 1 yang telah lama berdiri, sejak tahun 1935. Di bawah pimpinan Kiyai Asep Saefulmillah inilah pondok pesantren Ar-Risalah terus berkembang.

Dan sampai hari ini alhamdulillah pesantren Ar-Risalah terus berbenah, mulai dari pembangunan mesjid jami, asrama santri (putra/putri) gedung sekolah SMP dan SMA, koperasi, dan terutama kami berusaha mengembangkan lahan untuk pengembangan agribisnis. Seperti budidaya ikan gurame, budidaya ayam ras dan lain-lain.

Kami bertekad bahwa pesantren harus mandiri. Kami mencoba untuk tidak bergantung pada orang lain (donatur) ataupun pemerintah saja. Tapi pesantren harus mandiri dan jangan sampai tangan kita terus di bawah, lain kali tangan kita harus berada di atas, memberi selain untuk kehidupan pesantren kita, juga untuk kesejahteraan orang lain.

Maka, dengan semangat inilah pesantren Ar-Risalah dari sejak berdiri sampai sekarang terus mengembangkan agribisnisnya. Mulai dari budidaya ayam ras tahun 1999, budidaya ikan gurame tahun 2000, pabrik tahu tahun 2004, penggemukan sapi potong dan sekarang berlanjut ke pengolahan batu kapur.  

Khusus untuk budidaya ikan gurame, “sampai sekarang perkembangannya al-hamdulillah cukup stabil, mulai dari pembesaran sampai ke pemasarannya pun tidak lagi mengalami kesulitan”. Hasilnya bulan kemarin kita mendapatkan laba bersih sekitar 9 jutaan”, ungkap Ade Mu’jiz (ketua bidang agribisnis).  

Kalau dulu kita sempat mengalami kendala dalam pemasaran. Soalnya dari mulai pengijahan, pendederan sampai pembesaran kita yang melakukannya sendiri. Trus di samping itu banyak juga pesantren-pesantren yang membuka usaha yang sama. Jadi ketika panen tiba, di pasar terjadi penumpukan barang. Tapi, kalau sekarang sistemnya dibagi-bagi dengan pesantren lain yang tergabung dalam kelompok SAMAKATA, yang terdiri dari 10 pesantren dari 5 kecamatan di Ciamis. Yang satu pembenihan kemudian dijual ke ponpes bagian pendederan dan ponpes Ar-Risalah sendiri kebagian pembesaran”. Ungkap Ade Mu’jiz yang merupakan salah satu penggagas budidaya agribisnis di ponpes Ar-Risalah.

Selain budidaya ikan gurame yang telah dikenal dixbeberapa kota, ponpes Ar-Risalah pun mempunyai pabrik tahu. “Ya..walaupun tidak besar, tapi ini cukup membantu untuk kebutuhan para santri”, ungkap Ade Yusuf (Rois santri).

Memang tahu buatan ponpes Ar-Risalah tidak sebesar tahu buatan-buatan pabrik lain. “Di samping hanya untuk kebutuhan ponpes Ar-Risalah sendiri, juga kami hanya menjualnya ke ponpes seputar Cijantung 1, 2 dan 3”, tambah Ade Yusuf.

Bagaimana dengan manfaat dari program Daurah Kebudayaannya?” Tanya reporter DK. “Al-hamdulillah, walaupun kami mengutus dua orang, tapi itu cukup berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan dan budaya pesantren. Selain kami banyak mendapatkan referensi dari materi-materi Daurah, juga kami banyak belajar hal lain. Seperti penerapan muhadhoroh, seni tarik suara, sholawat, drama juga ada. Bahkan al-hamdulillah Ramadhan kemarin kami menjadi juara satu lomba bedug sampurna hijau. Di samping itu, dana hibbah dari Daurah kami manfaatkan untuk kebutuhan ponpes, salah satunya adalah kami belikan mesin laundry, sebagai sarana membersihkan pakaian guru maupun santri”. Tegas Ade Yusuf panjang lebar.

Pesantren Tanpa Gedung

Nama pesantren selalu identik dengan daerah pinggiran, karena pesantren hampir bisa dipastikan mempunyai bangunan yang biasa digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Paling tidak, bangunan tempat sang kiai tinggal, yang biasanya dipakai untuk belajar dan mengajar. Di Jakarta, pesantren yang mempunyai gedung dan bangunan juga ada di beberapa tempat, namun biasanya pesantren tersebut mempunyai akar sejarah yang panjang. Kemudian programnyapun sebagaimana biasa. 

Namun jika di sebut pesantren tanpa bangunan, tentu saja akan membuat orang bertanya-tanya. Apakah layak disebut sebagai pesantren jika seseorang mempelajari ilmu agama, tanpa adanya fasilitas, minimal bangunan atau gedungnya. Dalam tradisi lama, pertanyaan ini tentu saja layak diajukan. 

Pertanyaan seperti di atas, bagi Zainal Muttaqien, pembina pesantren Bina Insan Kamil (BIK), merupakan pertanyaan dalam “konsep lama”. “Sebab substansinya adalah penguasaan terhadap ilmu agama dan pengamalan tentang agama itu sendiri” paparnya.  

Meski demikian, Zainal tidak menafikan, akan perlunya tempat (bangunan) untuk proses belajar mengajar. “Namun dalam konteks Jakarta, jika alur pikirnya, harus ada bangunan dulu, baru kemudian pesantren, pasti akan keteteran,” menurutnya. Karena itu, untuk proses belajar mengajar di pesantren (BIK) banyak menggunakan masjid, yang di Jakarta biasanya dikunci sehabis acara shalat, untuk dioptimalisasikan dengan menggunakannya sebagai tempat belajar mengajar. 

Zainal sendiri mempunyai gagasan, jika ditaqdirkan mempunyai rizqi, maka prioritas yang perlu dilakukan adalah membuat pusat bisnis, pusat pelatihan, perpustakaan dan masjid. “Hal ini akan berimplikasi pada peningkatkan kesejahteraan para guru, perbaikan sistem agar lebih Islami dan operasional pesantren agar lebih maju,”jelasnya.  

Apa yang dipikirkan Zaenal tentang pesantren memang tak seperti lazimnya. Pesantren menurutnya tak boleh lepas dari perannya dalam pembinaan masyarakat secara langsung. Fenomena para mubaligh yang datang berceramah, kemudian pulang setelah diberi amplop, menurutnya jadi beban bagi masyarakat. Ustadz atau mubaligh seharusnya justru memberi lapangan kerja bagi masyarakat. Keberadaan ustadz seharusnya sebagai pemecah masalah (problem solver), bukan malah bagian yang menciptakan masalah (problem maker).  

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka Zainal membuka pesantren yang lebih berorientasi pada kaderisasi da’i atau juru dakwah yang mandiri berakhlak mulia berwawasan luas dan memahami dinamika sosial. Tak hanya itu, “seorang da’i juga harus mampu mewujudkan  masyarakat yang religius, beradab, maju dan berkeadilan,” harapnya. 

Untuk mewujudkan harapan di atas, maka program yang dilakukanpun terbilang langka. Di pesantren BIK mahasantri (istilah yang biasa digunakan untuk santri) selain ilmu agama, juga ditekankan untuk menguasai ilmu kemasyarakatan (sosiologi), psikologi, kewirausahaan, dan ekonomi syari’ah. Tak hanya itu,  mahasantri juga dilatih untuk membina masyarakat dalam program pengabdian sosial.  

Dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar untuk menguasai hal-hal tersebut di atas, maka faktor kedisiplinan sangat ditekankan. Menurut Zainal, “mahasantri yang tidak hadir dalam acara perkuliahan lebih dari lima kali, maka akan diberi sangsi pecat!,” tegasnya.  

Dalam praktek kewirausahaan, seorang mahasantri mesti mencapai 240 poin selama dua tahun. Satu poin nilainya seratus buku, berarti harus mencapai omset 24 juta dalam 2 tahun, berarti 1 juta perbulan omsetnya. Kenapa satu juta? Mungkin untuk ukuran bisnis itu terlalu kecil, karena satu juta dalam satu bulan, tapi untuk sebuah praktek pembelajaran itu sudah cukup lumayan. “Diharapkan ketika mereka mulai praktek bisnis, mereka terangsang, terdorong untuk menjadi seorang busines man,” katanya. 

Adapun target dari pengabdian sosial, menurut Zainal, mahasantri kira-kira bisa aktif dan membina masyarakat, LSM, karang taruna dan lain-lain. “Pokoknya mereka tidak boleh pasif, mereka harus proaktif mendatangi  masyarakat membentuk kelompok untuk terlibat dalam proses dakwah,” tegasnya. 

Untuk mencapai tiga hal tersebut di atas, maka metode pengajaran yang dilakukan melalui berbagai metode. Metode pengajaran ada yang dalam bentuk kuliah, ceramah, diskusi, paper, kelompok, dan training (semi pelatihan). Adapun waktu belajar dan mengajar terbagi tiga waktu pagi, siang dan sore. Sedangkan hari belajar yang efektif senin sampai kamis, hari jum’at libur, sabtu pengajian umum.  

Adapun staf pengajar, terdiri dari orang-orang yang memang spesialis di bidangnya. Untuk pelajaran bahasa Arab staf pengajar umumnya lulusan LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab), untuk pelajaran sosiologi menggunakan dosen dari UI dan yang terkait dengan masalah kewirausahaan biasanya para pembina adalah pelaku bisnis.  

Dari program di atas jelas bahwa pesantren BIK memberikan program yang seimbang antara kajian keilmuan, kemandirian sikap dengan upaya menjadi wirausahawan dan tanggung jawab sosial, dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Dengan kata lain, mereka belajar agama, tapi agama itu yang hidup dalam dinamika sosial. Mereka juga diberikan pemahaman tentang aspek perubahan sosial, supaya mereka paham bagaimana peta masyarakat miskin, bagaimana masyarakat perkotaan, bagaimana kaum marginal dan seterusnya. Demikian juga dengan berwirausaha, mereka dilatih untuk mempunyai fanny (seni). Jadi berbisnis itu bukan hanya teori, tapi merupakan seni, seni melatih kejujuran, melobby orang dan lain sebagainya.  

Dari program yang ada ini diharapkan akan lahir da’i yang mandiri, dimana mereka tidak hidup dari jama’ah, tetapi menghidupi jama’ah. Tidak mendapat amplop dari masyarakat, tapi membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat. Sedangkan secara sosial, mampu memahami perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga menjadi daí yang tidak ketinggalan jaman. Dalam bidang kewirausahaan, maka da’i akan mempunyai jaringan (networking) ekonomi  ummat yang selama ini dikuasai oleh orang lain. 

“Dengan program tersebut, pelan namun pasti, umat pada umumnya, pesantren pada khususnya akan kembali memainkan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat,” jelasnya. Semoga.

YUDI LATIF : “Sidney Jones Gegabah soal Terorisme”

Lelaki murah senyum ini begitu bersemangat, jelas, dan gamblang ketika diwawancarai reporter DK. Nadanya sangat meyakinkan dan memperlihatkan pengetahuannya yang luas tentang topik yang tengah dibicarakan. Setahun lalu ia berhasil merampungkan disertasinya di Australian National University Canberra. Disertasinya kemudian diterbitkan Mizan bulan September 2005 lalu dengan judul Intelegensia Muslim Indonesia dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20. Buku ini dinilai oleh Prof. James J. Fox dari ANU sebagai karya yang sangat luar biasa. Ia katakan, “Karya ini merupakan sebuah studi dengan lingkup dan signifikansi yang luas. Stusi sejenis ini tidak ada bandingannya dalam kelimpahan khazanah literatur tentang Indonesia.”  Komentar senada diberikan oleh Karel Steenbrink dari Utrech University Belanda dan John Legge dari Monash University Australia.

Ketika ditanya soal isi bukunya ia jawab, “Ya (buku) itu sejarah tentang silsilah. Bagaimana proses pewarisan perubahan dalam inteligensia muslim Indonesia; tentang apa mewariskan apa, kelompok apa mewariskan apa, apa yang berlanjut, apa yang terputus, apa yang menunjukan unsur-unsur kontinuitas dan perubahan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kira-kira begitu.” Soal hubungan buku itu dengan terorisme yang akan menjadi topik perbincangan dengannya, ia katakan, “(Dalam buku itu) saya perlihatkan dasar elemen-elemennya, karena terorisme kan satu kerja baru dalam sejarah Indonesia. Meskipun pernah ada aksi-aksi bersenjata seperti DI\TII, tapi itu logikanya jelas diarahkan pada negara itu sendiri, tapi terorisme diarahkan keluar. Geneologinya bisa dilacak dalam perkembangan awal Orde Baru.”   

***

Apa komentar bapak tentang pernyataan Sidney Jones bahwa terorisme ini terkait dengan pesantren? 

Saya kira itu sweeping generalization, generalisasi serampangan. Kalau pun dia menemukan satu pesantren, apakah kemudian seluruh pesantren kemudian bersimpati terhadap terorisme? Jangan-jangan bukan pesantren yang ia temukan, tapi hanya alumni-alumni pesantren tertentu, yang barulah punya aspirasi terhadap terorisme setelah berinteraksi dengan relasi-relasi sosial di luar pesantren, dengan berbagai element, ideologi, dan kekecewaan-kekecewaan sosial yang terjadi.

Sebab, katakanlah misalnya pesantren Gontor. Dari gontor itu orang dari berbagai kecenderungan difasiliasi, diberi hak untuk dididik, diberi hak untuk tumbuh. Dari pesantren itu keluarlah orang-orang dengan kecenderungan yang berbeda. Misalnya Nurcholis majid yang liberal sampai Abu Bakar Ba’asyir. Tapi apakah kemudian hanya karena, misalnya ada alumni seperti Abu Bakar Ba’asyir, kita katakan bahwa semua alumni dan elemen pesantrennya sama seperti itu? (catat: kita tidak menuduh Abu Bakar Ba’asyir sebagai teroris ya).

Yang ingin saya katakan adalah bahwa yang sering terjadi justru aspirasi-aspirasi kekerasan itu muncul ketika orang-orang keluar pesantren. Karena mungkin punya basis-basis kritisisme, basis-basis yang kuat untuk penghayatan terhadap nilai-nilai dasar agama, ketika berhadapan dengan realitas sosial yang terjadi di luar, mulailah di situ tumbuh aspirasi untuk mengembangkan pikiran-pikiran ke arah yang lebih radikal. 

Jadi ini bukan hanya sekedar masalah Agama tapi juga masalah Sosial 

Ya…terjadi tali temali. Agama itu kadang-kadang menjadi yang terdakwa. Jadi seperti yang tadi itu, relasi sosial tidak hanya didefenisikan oleh keagamaan, tetapi juga oleh relasi ekonomi, relasi budaya, dan relasi politik.

Tapi kenapa  banyak orang memakai bahasa Agama? Karena untuk melakukan suatu tindakan, orang itu harus punya pembenaran (justifikasi). Harus ada pembenaran ketika seeorang melakukan kekerasan. Agar bisa dierima oleh masyarakat luas dan supaya bernilai, punya nilai tindakan, biasanya dipakailah bahasa agama. Bahasa  agama dipakai untuk membenarkan ekspresi ketidaksukaannya terhadap realitas sosial yang dihadapinya dalam bentuk kekerasan.  

Di lapangan, apakah pesantren sebagai lembaga yang mengajarkan agama itu ada yang secara khusus mendukung terorisme bahkan mengajarkan ideologi-Ideologi teroris seperti itu? 

Tidak ada satu pesantrenpun yang punya kurikulum untuk mendidik orang menjadi teroris. Tidak ada! Bahwa ada doktrin-doktrin yang skripturalis-fundamentalis, itu mungkin. Tapi kalupun ada pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran teologi yang radikal, itu tidak dengan serta-merta akan memproduksi teroris. Untuk menjadi terorisme, ajaran ini harus bertemu dengan realitas sosial. Sekalipun diajari fundamentalisme, kalau orang itu tidak berinteraksi dengan praktek dan tindakan kekerasan, tidak masuk ke dalam gerakan-gerakan kekerasan, ajaran itu tidak akan ada sambunganya. 

Jadi memang tidak ada pesantren seperti yang disinyalir Sidney Jones?

Nah… itu dia.. Itu terlalu.. Itu namanya pos pro toto, bagian kecil dijadikan statement untuk keseluruhan. 

Kalau memang bukan Pesantren, apakah munculnya terorisme ini bisa dimungkinkan sebagai permainan elite? Munculnya terorisme itu melalui proses pembelajaran yang panjang. Jadi dalam konteks Indonesia, bisa jadi merupakan encounter dari beberapa arus. Mulanya pembentukan awal terorisme memang dari operasioperasi intelijen untuk menyudutkan Islam politik di tahun-tahun 70-an.

Intelijen kita, di bawah pimpinan Ali Murtopo, mencoba mendekati bekas aktivis-aktivis DI\TII yang masih ada di penjara dengan menghembuskan isu bahwa akan ada serangan balik dari orang komunis. Untuk itu kalau mereka mau mempertahankan diri dari serangan itu, pemerintah akan mempersenjatai mereka. Dengan provokasi seperti itu, beberapa orang bekas aktivis DI yang dalam tawanan itu merespon. Mereka itulah yang nanti memunculkan, misalnya, Islam Jamaah, Warman, dan sebagainya. Ini proses pembelajaran awal. Kemudian muncul aksi-aksi kekerasan awal tahun 80-an seperti peledakan Borobudur, Bus, beberapa Gereja. Ini sudah di luar skenario awal. Akhirnya mereka ditangkapi. Beberapa yang bekas-bekas infilteran dari operasi Intelejen ini ditangkapi dan beberapa yang lain tiarap di bawah tanah kemudian melarikan diri ke luar negeri. 

Kalau yang sekarang bagaimana itu?  

Dalam perkembangan berikutnya, bila satu “boneka monster” sudah diciptakan, biasanya master-nya ini tidak mampu mengendalikan seluruh tindakan-indakan selamjutnya. Jadi betapapun yang tadinya memang ada elemen-elemen yang dikerjakan oleh intelejen, si-tuan ini tidak bisa membayangkan implikasi selanjutnya dari tindakan-tindakan seperti ini.

Ketika orang-orang ini juga yang tadinya sudah dididik oleh intelejen untuk melakukan beberapa aksi, lama-lama mereka sudah punya logikanya sendiri untuk membangun jaringan yang tidak selalu bisa dikendalikan oleh aparatur negara, aparatur keamanan.

Inilah bola liar yang menjadi monster-monster baru yang ketika berkoneksi dengan pengalaman, bertemu dengan kekuatan Islam radikal di seberang sana kemudian memperoleh tambahan-tambahan pengetahuan, dari yang tadinya tidak bisa bikin bom menjadi bisa. Alhasil setiap tindakan refresif pasti melahirkan bibit munculnya elemen-elemen radikal dalam masyarakat.

Tapi apakah yang sekarang berarti memang tidak dikendalikan oleh intelejen Indonesia?

Tidak selalu begitu. Sebab, bisa jadi ada beberapa oknum aparatur keamanan yang dipersuasi oleh para oportunis politik tertentu untuk memanfaatkan elemen-elemen kekerasan dalam agama agar terjadi kekisruhan untuk mendeskreditkan lawan politiknya. Itu bisa terjadi, tapi tidak bisa dipastikan. 

Kalau keterkaitan dengan jaringan internasional seperti misalnya dengan Al-Qaida itu bagaimana?

Jadi sebenarnya begini. Ada satu program di TV CBC beberapa waktu yang lalu yang pernah ditulis oleh Ariel Heryanto, dia bilang bahwa beberapa serangan-serangan dan tindakan kekerasan di Indonesia, memang disitu ada aparat yang sengaja mengambil manfaat. Kadang-kadang jika terjadi tindak kekerasan, tidak segera diatasi supaya donasi atau dana-dana yang dialokasikan oleh donor Internasional bisa mengucur terus. Itu salah satu contoh aparat yang memanfaatkan isu-isu kekerasan agama untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan kaitannya dengan Al-Qaida, harus kita katakan bahwa unsur-unsur radikal di dalam Islam ini tidak harus dimonopoli oleh Al-Qaida. Bahkan jaringan teroris di dunia juga tidak hanya Al-Qaida. Ada Abu sayyaf yang di Libanon, dan ada banyak lagi. 

Jadi tidak hanya satu jaringan saja?

Mungkin saja ada hubungan-hubungan dengan Al-Qaida, tapi hubungan ini mungkin tidak selalu langsung. Karena, ingat, dalam sistem jaringan terorisme ini adalah jaringan tertutup, terputus. Siapa berkoneksi dengan siapa itu tidak selalu disadari di tingkat bawah, karena jaringan ke atas itu tidak berupa satu hirarki yang mudah dikenali jaringan di bawah.

Kedua, yang tadi itu, kekerasan di tingkat tertentu, misalnya unsur-unsur kekerasan di Irak dan Palestina. Bisa jadi itu merupakan aktivitas kerja-kerja kelompok di sana saja. Tidak harus punya sangkut paut dengan Al-Qaida. Jadi dalam hal itu, hanya semacam kesamaan jenis saja. Dan kesamaan konsen, saya kira. Tidak selalu berkaian langsung. 

***

Yudi Latif yang dilahirkan di Sukabumi 40 tahun silam sempat mondok beberapa tahun di Pondok Pesantren Modern Gontor kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Bandung. Di Bandung, Yudi pernah menjadi ketua Ikatan Pemuda Mesjid Agung Bandung (IKAPMA). Dunia yang kini digelutinya adalah dunia penelitian. LIPI dan CIDES pernah menjadi tempatnya menimba pengalaman meneliti. Sekarang Yudi menjadi Direktur Eksekutif Reform Institute dan Wakil Rektor Universitas Paramadinamulya.   

Negeriku Dahulu dan Kini

Oleh : Ida Santriwati Pesantren Mambaul Islah, Jember, Jatim 

Negeriku dahulu

Seperti negeri fantasi

Elok alamnya bagai lukisan tiga dimensi

Udara yang sejuk tanpa polusi

Hadirkan hasrat tuk berdomisili 

Sementara penduduk negeriku

Memiliki martabat dan reputasi

Banyak negara memberi apresiasi

Walau bukan karena teknologi dan inteligensi 

Sebab budaya yang khas dan natural

Masyarakat yang religi dan bermoral

Serta generasi yang berprinsip

dan bermental 

Namun kini

Negeriku seperti negeri memedi

Siapapun yang singgah menjadi ngeri

Jiwa-jiwa dipenuhi ambisi

Prilaku berselimut tendensi

Hati tak lagi memiliki nurani

Agama hanya jadi simbolisasi

Dan kehidupan diwarnai,Arogansi, konspirasi dan kontroversi 

Negeriku…

Indahnya tinggal memori

Untuk kembali hanya ilusi

Tapi, ku terus berdoa pada ilahi

Agar negeriku tetap dilindungi

Agar kami diberi kesadaran diri

Untuk berbenah dan introspeksi