Berawal dari tiga penelitian Sidney Jones masing-masing: “Al-qaeda in Southeast Asia: the Case of the “Ngruki Network” in Indonesia (8/8/ 2002)”, Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah terrorist Network Operates, (11/12/2002)”, Jemaah Islamiyah in Southeast Asia: Damaged but Still Dangerous, (26/8/ 2003)”. Ketiga penelitian tersebut menjelaskan adanya peran alumni pesantren tertentu–dalam penelitian pertama Jones jelas menyebutkan Pesantren Ngruki–dalam aksi teror yang terjadi di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat oleh temuan rekaman VCD pengakuan para teroris tentang aksi terornya. Mereka ternyata alumni dari beberapa pesantren.
Walhasil, penelitian itu mengundang penasaran berbagai pihak. Berkali-kali media masa menanyai Jones soal keterlibatan pesantren dalam aksi-aksi teror di Indonesia. Majalah Tempo edisi 17-23 Oktober 2005, misalnya, Jones sekali lagi menegaskan ada 18 pesantren dan satu universitas yang terlibat dalam jaringan teroris internasional. Tidak dia sebutakan pesantren dan universitas mana saja yang terlibat. Atas publikasi itu, masyakarat banyak yang terpengaruh. Mereka seolah membenarkan apa yang dituduhkan oleh Jones. Efek yang lebih parah adalah penyikapan pemerintah dan pihak keamanan. Penelitian-penelitian Jones dan pengakuan para pelaku peledakan bom membuat pemerintah yakin bahwa ada pesantren-pesantren yang berpotensi memunculkan gerakan-gerakan teror. Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan untuk mengaktifkan kembali “komando teritorial” (koter) yang pernah dibuat Suharto semasa Orde Baru dan Wapres Yusuf Kalla menyatakan bahwa aktivitas pesantren harus diawasi. Kedua kebijakan ini sebenarnya hanya mengulang ‘lagu lama’ Orde Baru dalam menangani berbagai tindak kekerasan di Indonesia.
Bila kebijakan ini benar-benar dilakukan, apa yang terjadi pada pesantren dan umat Islam semasa Orde Baru diperkirakan akan terulang lagi. Pesantren dan umat Islam akan kembali termarjinalkan sebagai warga negara. Pesantren dan umat Islam akan tercitrakan sebagai ‘tertuduh’ dalam berbagai kasus kekerasan di tanah air. Kalau ini benar-benar terjadi, pemerintah benar-benar hanya akan mengulang kesalahan-kesalahan penanganan terhadap warga negaranya. Pemerintah akan kembali represif dan partispasi publik akan semakin terhambat. Padahal, Reformasi 98 sudah membukakan ruang publik yang begitu bagi masyarakat, termasuk umat Islam.
Tanpa disadari juga, kecurigaan terhadap pesantren dan pengaktifan Koter justru malah berimplikasi pada terbentuknya negara vis a vis civil society (masyarakat sipil). Dengan kata lain, komunikasi antara civil society yang sudah sedemikian terbuka, kembali akan segera dibatasi. Maka ruang publik akan kembali dihegemoni oleh pihak penguasa dan komunikasi akan tersumbat. Hegemoni ruang publik inilah yang menurut, filosof berkebangsaan Jerman, Jűrgen Habermas, dalam Comunicative Theory, merupakan salah satu penyebab munculnya kekerasan yang berpuncak pada terorisme. Cara-cara yang dilakukan pemerintah ini justru hanya akan semakin mempersubur tumbuhnya tindakan-tindakan teror di mana-mana.
Terlepas dari semua itu, yang menjadi persoalan mendasar adalah pernyataan Jones tentang keterlibatan pesantren. Benarkah apa yang dilontarkannya? Yudi Latif, alumni Pondok Modern Gontor yang menulis buku Intelegensia Muslim Indonesia dan Kuasa, menyatakan bahwa Jones telah melakukan sweeping generalization (generalisasi serampangan). “Sepanjang sejarahnya, tidak ada satu pesantren pun yang mengajarkan terorisme, apalagi kekerasan,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Husen Umar, Salahudin Wahid, Abu Bakar Ba’asyir, dan Fauzan Al-Anshary yang ditemui oleh reporter Bulletin DK secara terpisah. Fauzan, Ketua Departemen Data dan Informasi MMI, bahkan dengan sangat yakin menyebut Jones sebagai satu-satunya agen wanita Amerika di Indonesia. “Dia itu untouchable women. Saya pernah membongkar kebohongan publik yang dikatakannya, bahwa Abu Bakar Ba’asyir pernah rapat merencanakan Bom Bali I di Jombang dan Mojokerto. Ternyata itu bohong. Tapi polisi Indonesia tidak berani menangkap dia,” jelasnya. Salahudin Wahid, Ketua PBNU, di tempat terpisah meragukan apakah pesantren-pesantren yang dituduh “sarang teroris” itu memang demikian adanya. “Tapi apa betul sejumlah pesantren itu mengajarkan, mendidik orang jadi brutal, atau cenderung malakukan tindak kekerasan? Apa iya begitu?“ ungkapnya.
Pihak pesantren sendiri, sangat keberatan bila ada tuduhan semacam itu. Ustadz Ibnu Hanifah, wakil direktur Ponpes Ngruki yang dituduh Jones terkait jaringan terorisme, menegaskan, “Itu sama sekali tidak benar. Meskipun kami sudah teriak-teriak, tapi tidak mempan juga. Beberapa orang yang disinyalir terlibat aksi bom-bom itu memang ada alumni sini. Tetapi bahwa kami mendidik anak-anak untuk semacam itu, sama sekali tidak benar. Kurikulum kami sudah diteliti oleh Departemen Agama, sudah diseminarkan di Jakarta. Ngruki berjalan terus, tidak ada apa-apanya. Jadi, dari sisi mana lagi kita harus menjawab masalah ini?”
Dari pemantauan lapangan yang sengaja dilakukan Bulletin DK pun ternyata memang tidak ada pesantren yang ‘mencurigakan’. Sejauh pemantauan DK yang berkeliling ke berbagai pesantren, tidak ada satu pun pesantren yang dikunjungi DK yang mengajarkan ideologi terorisme. Bahkan, secara khusus DK menyambangi Ponpok Pesantren Ngruki di Solo yang jelas-jelas oleh Jones dituduh sebagai salah satu pesantren yang menjadi basis terorisme di Indonesia. Ternyata, jauh panggang dari api. Apa yang diungkapkan Jones sama sekali tidak berdasar. Dari aktivitas santri sejak pagi sampai malam, kurikulum pengajaran, dan para pengajar yang disurvey secara langsung oleh DK, ternyata tidak ada satu pun yang mengindikasikan adanya geja-gejala yang mengarah kepada tindak kekerasan, apalagi terorisme. Beberapa waktu lalu, DK bahkan sempat mendapat pesan dari teman satu pesantren Salik Firdaus yang diduga menjadi salah seorang pelaku Bom Bali II beberapa waktu lalu. Dari apa yang disampaikan Ahmad Zaenudin, teman Salik, terlihat nada kecewa atas apa yang dilakukan Salik. Seandainya yang dilakukan Salik memang hasil didikan di Pesantrennya, tentu Ahmad Zaenudin pun akan melakukan hal yang sama dengan Salik atau minimal menyetujui apayang dilakukan Salik. Yang diungkapkannya malah sebaliknya. Ahmad malah menyebut tindakan Salik sebagai tindakan bodoh.Lantas dari mana Jones mendapat kesimpulan tentang beberapa pesantren yang mengajarkan teorisme dalam penelitian-penelitan dan publikasinya di majalah-majalah dan surat kabar nasional? Barangkali benar apa yang dikatakan Husein Umar, Ketua Umum DDII Pusat, yang ditemui DK di kantornya bahwa ada kemungkinan skenario intelijen global yang sengaja ingin mendiskreditkan pesantren dan umat Islam. Jones hanyalah peluru yang sengaja ditembakkan oleh ‘sang sutradara‘ di balik semua ini. Benarkah dugaan Husein Umar? Memang masih harus dibuktikan. Namun dugaan itu semakin memperkuat asumsi bahwa pesantren tidak bisa begitu saja dikait-kaitkan dengan teorisme, apalagi secara langsung.Bisa jadi juga, teror-teror yang belakangan terjadi seperti yang diungkapkan Yudi Latif, adalah sesuatu yang kompleks. Faktor agama yang secara langsung berkaitan dengan pesantren hanya sekadar menjadi faktor legitimatif. Sebab, dibutuhkan keberanian yang dibangkitkan oleh suatu motivasi mendasar seperti agama untuk melakukan perbuatan seperti menjadi martir bom bunuh diri. Dalam hal ini, agama hanya memberikan dasar legitimasi. Untuk itu, dibutuhkan orang-orang yang telah memiliki dasar-dasar pemahaman keagamaan yang baik. Pesantren, di mana pun, mengajarkan prinsip-prinsip dasar itu sehingga lulusannya dengan mudah dipengaruhi dengan ideologi-ideologi kekerasan dan terorisme. Yang harus menjadi catatan setiap lulusan pesantren yang melakukan tindakan nekat seperti itu, selalu melakukannya setelah mereka berinteraksi dengan dunia di luar pesantren. Bukan sejak dari pesantren itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat tidak beralasan untuk mencurigai pesantren mengajarkan hal-hal yag mengarah kepada tindak terorisme.Ideologi terorisme itu sendiri bisa muncul karena tekanan ekonomi dari parakapitalis atau karena solidaritas internasional melihat ketertindasan sesamanya. Bisa juga tindakan teror semacam itu sengaja diciptakan sebagai operasi inteligen. Kalau ada yang mensinyalir ini sebagai gerakan yang jaringannya internasional seperti Jamaah Islamiyah seperti yang dituduhkan oleh Jones, bisa saja. Tapi bisa juga tidak. Sebab, sampai saat ini belum bisa dibuktikan soal jaringan-jaringan itu dan siapa otak di balik peristiwa teror tersebut. Demikian papar Yudi Latif yang kini menjabat sebagai wakil rektor Universitas Paramadina ini. Untuk itu, cara-cara penanganan teror jangan lagi diarahkan pada pendekatan keamanan yang represif seperti yang dipraktikkan Orde Baru. Salahudin Wahid menilai cara seperti malah bisa jadi masalah bisa semakin runyam bila diterapkan seperti pada zaman Orde Baru.
No Comments Yet
Belum ada komentar.
Komentar RSS Lacak Balik URI Pengenal
Tinggalkan komentar
